Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi dengan UU No. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah

Terdapat pula kompleksitas persoalan dalam otonomi daerah berkaitan dengan menguatnya ‘daerahisme’. Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik saat berbicara di talkshow Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di Bogor, Selasa (8/3). Jakarta - Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430. Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut sebenarnya telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. sebagai daerah otonom. UU No. Kabupaten atau kota Dilansir dari Encyclopedia Britannica, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Asumsi1 PENGATURAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA Kedegawe. 2. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Indikator : a) Mampu memahami dan menganalisis hubungan antara Pancasila, UUD NRI 1945, dan Wawasan Nusantara. 2. negara kesatuan Republik Indonesia. daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2005 s. Otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan dalam agenda reformasi. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa. 000,00 (lima miliar. e. Laporan terkait Otonomi Daerah secara lebih lanjut itu akan di-bahas dalam dua kali penerbitan Media BPP yaitu pada edisi kali ini dan Agustus 2017 mendatang. langsung oleh rakyat. Asas Desentralisasi Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu : a. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. " Baca juga: Sejarah. 6 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp. . R. 7. Kriteria lebih lanjut diatur. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Di Indonesia, pemerintah daerah menggunakan sistem otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. Arti daerah otonom bisa menjelaskan sistem kerja pemerintah daerah. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut telah dilakukan, semata- mata merupakan untuk dapat mencapai suatu pemerintahan yang akan lebih efisien. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. 1 No. provinsi b. bagaimana proses desentralisasi dan otonomi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UU nomor 23 tahun 2014? Bagaimana upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi yang bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah? 4. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Kelima latar belakang tersebut terkait erat dengan permasalahan pokok yang dihadapi manajemen publik di antaranya: 1. 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. 2. Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut UU No. Arti otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri. 182-183. Mas‟ud Said, 2005: 25) mengidentifikasi tiga dasarPermasalahan Pengelolaan dalam Otonomi Daerah Belum adanya aturan pengelolaan sumber daya laut yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah menyulitkan daerah dalam menentukan bagaimana pengelolaan itu harus dilakukan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. “ Administrasi Pemerintahan Daerah (Wujud Pemerintahan Demokrasi Dalam Otonomi Daerah)”, Jurnal Meraja, Vol. kelurahan 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Selain itu otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas sektor publik. Suhariningsih, Kebijakan Pertanahan pada Era Otonomi Daerah 267 Dalam kasus di Jawa dan dengan asumsi bahwa setiap pemilik baru menerima 1,5 hektar maka pada akhir tahun 1963 jumlah total keluarga yang menerima manfaat dari reform ini adalah 128. Kesemua praktik politik dalam konteks otonomi daerah tersebut lebih banyak menguntungkan elit politik dan elit ekonomi lokal. Penekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Pengertian Otonomi Daerah. Dalam pembentukan daerah otonomi adalah hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi tiga wilayah kekuasaan. politik di Indonesia. negara kesatuan Republik Indonesia. 2. otonomi daerah berada di bawah bayang-bayang asas dekosentrasi (Miftah Thoha, 1991). baru. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun : 2004 Tebal : xiii+345 OTONOMI DAERAH: Perspektif Teoritik dan Empirik Pelaksanaan otonomi daerah di tanah air sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah belumlah terwujud sebagaimana yang diharapkan. Otonomi daerah bertujuan untuk lebih membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. 1 Tahun 1957 Dengan menggunakan Penpres No. prinsip demokrasi dalam praktek otonomi daerah yang lebih luas dari pada otonomi waktu pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh. melaksanakan kebijakan publik c. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. 9Kelemahan Sistem Desentralisasi Pada Negara. Rifqa Nisyardhana , Okezone · Jum'at 09 Desember 2022 07:11 WIB. 5 Tahun 1974, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. 5 Tahun 1974. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan. A. Integrasi Alternatif dalam menjebatani antara Kesatuan, otonomi dan federasi. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah. Penyelenggaraan asas. Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan . Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi. Jawaban A. Untuk dapat melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah, maka suatu negara atau bangsa mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus untuk dapat berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Undang-undang ini menjadi wujud bukti demokrasi yang lebih baik. persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi. [2]. Asas Otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Revisi undang-undang KPK akan lebih baik jika dapat meningkatkan kemampuan KPK untuk lebih berdayaguna dalam pemberantasan korupsi di daerah daerah. Otoda sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. 1 tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauh mana kewenangan dilimpahkan pada masyarakat lokal. 1. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam 47Ibid, hlm. b. Si. Sumber Undangan, Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai bagian dan unsur pelaksanaan otonomi, dan setiap daerah otonom berkewajiban menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. Foto: dok/JPG. Kata Kunci : Otonomi Daerah,. good governance. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. 23 Tahun 2014. Dengan demikian, otonomi daerah adalah daerah yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. 32 Tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ”Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur danMeskipun terdapat argumen bahwa otonomi daerah seharusnya lebih dititikberatkan pada daerah, ada beberapa alasan yang melandasi pandangan ini. UU No. kelurahan 2. . 14. Dalam fungsi ini Peraturan Daerah tunduk pada asas peraturan perundang – undangan dimanaotonom dan berlakunya desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. dilaksanakan di suatu daerah belumlah sepenuhnya memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi SDA maupun SDM khususnya para petani. mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah merupakan usaha pembuat kebijakan dalam. Postur regulasi terkait otonomi daerah di UUD 1945 hasil amandemen tahun 1999 sampai dengan 2002 terdapat di Bab VI tentang. Ketergantungan pemerintah daerah kepada. Ciri-ciri dari asas ini sangat mencolok yaitu pemusatan kekuasaan di pusat, yang mengurusnya adalah pemerintah pusat. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah Otonomi Daerah yang luas, nyata dan. merumuskan kebijakan publik b. com - Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. Selain sebagai daerah otonom, daerah provinsi juga merupakan wilayah administrasi sebagai perwakilan pemerintah pusat. kabupaten atau kota c. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, disamping menunjukkan sikap tanggap pe-. kecamatan d. Demokratisasi di Daerah dan Perubahan Sistem Politik Lokal. Menurut Setiaji (2007) Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. com - Indonesia memiliki sejumlah daerah otonom. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom. Dalam perspektif ini, di masa “Orde Baru” misalnya, Otonomi Daerah tidak lebih dari sekedar penyerahandilaksanakan di suatu daerah belumlah sepenuhnya memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi SDA maupun SDM khususnya para petani. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang Tetapi dengan diberlakukannya UU tersebut dengan Otonomi pada Dati II atau Kabupaten dan Kota Madya, persoalan lain muncul yaitu fenomena etnosentrisme di berbagai daerah. 4 Dengan demikian, ”Otonomi Daerah adalah merupakan kebijaksanaan 1. Otonomi yang berasal dari kata autonomos (bahasa Yunani) mempunyai pengertian mengatur diri sendiri. Akibatnya, rata-rata anggaran pelayanan publik di daerah tersebut turun jauh, karena tersedot biaya pilkada. a. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Selain itu, di bidang politik, rakyat berada pada posisi sebagai objek politik. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah, Makasar, 2012, hlm 14 12R. Padahal kalau kita kaji. a. Saat ini secara rata-rata ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten masih tinggi yaitu 80,1 persen terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” katanya pada acara Perayaan 20 tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara virtual, Jumat (6/8/2021). Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah . 4. penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Ia mengatakan, pelayanan publik selalu menjadi alasan. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota; Ibu kota; Kecamatan; Provinsi; Kelurahan; Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. - 13575033. Otonomi daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. Sementara itu, daerah provinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai Wilayah Administrasi. Sri Wahyumi Maria Manalip menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Meskipun terdapat argumen bahwa otonomi daerah seharusnya lebih dititikberatkan pada daerah, ada beberapa alasan yang melandasi pandangan ini. 5 C. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. 5 Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam6, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsipemerintah daerah. 9 Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Pasal 57 menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. . Rumokoy Pendahuluan Salah satu akibat dari semangat reformasi adalah tuntutan direformasinya UU No. sebagai daerah otonom. Kedua,. Ilustrasi/Freepik. 2. Kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana di tingkat lokal dan belum berkualitasnya produk pengaturan di daerah juga jadi pertanda buruknya tata. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Hal 42-44 . BPK. B. Menurut Undang-Undang No. Tujuan otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. 30 April 1999. com rangkum dari berbagai sumber, Senin (5/4/2021). Kemudian pada 1922 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Baca Juga: Danau Adalah - Menurut Para Ahli, Penyebab, Jenis Jenis, Manfaat dan Contoh Danau Terkenal Yang Ada di. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. lalu kenapa ada daerah otonomi khusus dan istimewa, jika setiap daerah sebenarnya adalah daerah otonom? apakah cengkraman sentralisme pemerintah pusat kepada daerah sangar besar sehingga Pasal 18 UUD NRI 1945 belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Daerah otonom. Sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. 12 H. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih. PENDAHULUAN Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous 1yang berarti hukum atau peraturan . Dari pemahaman otonomi daerah tersebut, menurut Sarundajang pada hakikatnya otonomi daerah8: a. Tujuan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. 36 Otonomi Daerah Di unduh dari : Bukupaket. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Daerah (Perda) – Sekretaris Daerah dan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan harmonisasi Perda – Biro Hukum Sekretariat Provinsi melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyelarasan (harmonisasi) RUU. kelurahan 2.